Jurus Ampuh Ditjen Pajak Kepada Wajib Pajak Yang Bandel Karena Tax Amnesty Akan Berakhir

0
52

Dirjen Pajak akan melaksanakan penegakkan undang-undang pengampunan pajak atau tax amnesty.  Hal ini diketahui ketika kemntrian keuangan mempunyai taktik baru dalam memeriksa para wajib pajak (WP) mulai April 2017, dengan memanggil langsung WP ke kantor disebabkan kegiatan pemeriksaan tidak diperbolehkan berada di luar lingkungan kantor Ditjen Pajak untuk menghindari hal-hal tertentu.
“SOP-nya akan sungguh-sungguh berbeda dari kini. Kini kan seandainya periksa, pinjam buku, meminta data ke WP, tetapi data kok meminta, ya tak bakal diberi. Jadi kita semestinya punya data dahulu” ujar Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi pada hari Rabu (29/3/2017).

Lebih jelasnya petugas pajak dibekali dengan data sebelum menerbitkan Surat Instruksi Pemeriksaan. “Jikalau kita tak ada data, tak mungkin dikeluarkan surat instruksi pemeriksaan, untuk dijalankan pemeriksaan” tegasnya.

Pada waktu pemeriksaan sesudah ada surat panggilan, ia menambahkan, WP dipanggil segera datang ke kantor pajak untuk mengklarifikasi atau membeberkan data pajaknya tersebut.

“Kita undang atau panggil WP ke kantor, karena apabila pemeriksaan kita panggil ke kantor. Ini data kami, itu SPT kamu, silakan kamu jelaskan. Sesudah WP memberi penjelasan, kita meminta izin ke WP berkeinginan ambil data. Sederhana kan” Ken membeberkan

“Kita kan punya intelijen, data intelijennya telah terkumpul banyak. Jadi sama sekali dalam rangka pekerjaan, kita tak boleh ketemu WP diluar kantor.Tetapi apabila tak sedang bekerja, ya bolehlah” kata Ken.

Menurutnya, akan ada hukuman bagi WP yang menolak datang ke kantor menjalani pemeriksaan pajak. Hukuman ini tertuang dalam Undang-undang Ketetapan Umum dan Sistem Perpajakan (UU KUP).

WP yang menolak di lakukan pemeriksaan pajak, akan dikenakan hukuman seperti yang telah di atur dalam UU KUP Pasal 39 ayat (1) huruf e. Peraturan WP yang menolak bisa di pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tak atau kurang di bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tak atau kurang bayar.

Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri keuangan tidak membolehkan pertemuan antara petugas pajak dengan WP yang berlokasi di luar kantor. Tiap-tiap langkah ini untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang bisa mencoreng integritas Kemenkeu sebagai pengawal keuangan negara.

Sri Mulyani  juga membeberkan, pertemuan fiskus dengan WP berhubungan dengan aktivitas pengumpulan pajak, mewajibkan WP datang seketika ke kantor pada jam-jam operasional. Sekiranya WP enggan ke kantor pajak, ini berarti ada niat yang tak bagus dari WP tersebut yang demikian itu. Maka akan segera kami tindak.

Like

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here